Jurnal Intelijen adalah media massa yang bersifat umum yang mengulas sisi pemberitaan secara mendalam. Dalam beberapa berita akan disajikan scenario, foresight, prediksi, dan rekomendasi yang disarankan oleh Redaksi untuk dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terkait. Pemilihan kata "intelijen" yang mengandung makna cerdas dan tepat yang artinya jurnalis dan jajaran Redaksi dalam membuat berita akan dilakukan dengan cermat, tepat, cepat dan menghadirkan narasumber yang kompeten. Disamping itu, media massa ini tidak terkait dengan lembaga intelijen manapun juga baik dalam dan luar negeri. Kami mengundang pembaca dan pemangku kepentingan dan pihak manapun baik di dalam dan luar negeri untuk bekerjasama dengan media massa ini baik terkait indepht reporting, kerjasama pemberitaan ataupun kerjasama lainnya.
On top of that, the government declared Papua KKB (a Papuan independence armed group) a terrorist Group beneath the Regulation No. 5/2018 on Counterterrorism. This declaration threatens activists and tranquil initiatives relevant to Papuans’ rights to self-resolve and independence, since the Law criminalizes individuals that ‘spread words and phrases, attitudes or conduct, crafting, or display With all the intention of inciting somebody or team of men and women to dedicate violence or threats of violence’.
The 1000-web site Monthly bill was criticized since the start of the 12 months for weakening benefits to staff, such as the ease of using the services of and firing personnel. The Bill was also claimed to weaken the role of district governments in deciding wage amounts.
Nevertheless, the Omnibus Occupation Generation Regulation diminishes AMDAL’s relevance, and For that reason the position of civil Modern society in environmental permits, as AMDAL has become only for use as The premise of environmental feasibility exams of a business/activity.
Di tingkat world, negara-negara dengan pasar saham yang maju cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Investor yang memahami risiko dan strategi investasi dapat memperoleh keuntungan signifikan tanpa harus mengandalkan keberuntungan semata.
Dalam penguatan ini Krismono membahas apa saja yang menjadi faktor keberhasilan dalam pembangunan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, peningkatan pelayanan publik, komitmen bersama dalam memberantas pungutan liar, dan kecintaan terhadap organisasi.
Kebutuhan atau kepentingan politik akhirnya harus memaksa para pelaku intelijen yang menghadapi hukum bahkan menjalani pidana. Ketentuan hukum ditegakkan namun tidak pernah menyentuh level person.
Regulation No. 17 of 2013 stipulates that international CSOs can only be setup as foundations, not associations or societal companies without the need of lawful entity standing. The Legislation has a Distinctive classification of “societal companies proven by foreign citizens” (Chapter 13 of Law No.
Perjalanan Bangsa Indonesia dalam mencapai politik yang adil dan sejahtera sangat panjang. Perubahan dari orde lama menuju orde baru, maupun orde reformasi selalu menelan korban. Pada period menuju reformasi ditandai dengan penembakan terhadap mahasiswa demonstran dan pembakaran mall, gudang rokok milik Gudang Garam, toko kelontong, dan rumah menjadi sasaran concentrate on. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan politik Islam pada masa reformasi. Penelitian ini menggunakan penelitian Studi pustaka dengan. sumber hukum primer dari buku dan sumber facts sekunder dari artikel maupun jurnal. Hasil dari penelitian ini adalah Politik Islam pasca Orde Baru (reformasi) bukan merupakan “daur ulang” politik masa lampau, dalam pengertian muatan pembentukan pemerintahan Islam, tetapi berakar dari pilihan intelektual setelah mengalami intellectual exercising.
It is far from very clear which govt system is responsible for registering societal companies. Write-up 8 of Law No. seventeen of 2013 on Societal Corporations, which specified the registration authorities determined by the geographical degree of a company, was struck down via the Constitutional Courtroom in December 2014. The federal government hasn't presented a Federal government Regulation on this make a difference.
[18] The chain of command flowed straight from the ABRI commander in Main by using the Main of Staff members of the military towards the 10 territorial commands' commanders, and then to subordinate Military territorial commands.
The government doesn't have the proper to interfere with The inner self-governance of the CSO. The Law on Foundations, even so, stipulates the organizational structure of the Basis need to encompass three organs: the Governing Board (
Setelah Indonesia merdeka, penggunaan sistem parlementer dan multipartai, posisi daerah memiliki kwewnangan luas untuk mengatur rumah tangga sendiri. Pada masa demokrasi parlementer sejak 1950, dinamika politik semakin dinamis ditandai dengan jatuh-bangunnya kabinet-kabinet, namun daerah tetap diberi otonomi luas. Otonomi daerah mendapat sorotan ketika di Indonesia berlaku sistem demokrasi terpimpin. Kendali politik di tangan Soekarno menjadikan pemberian wewenang terbatas bagi daerah atau otonomi terbatas. Namun sejak lama otonomi daerah diterapkan di Indonesia, pada masa pemerintahan Soeharto merupakan masa paling kelam dan menyakitkan bagi daerah. Pemerintahan yang tirani-otoriter menjadikan daerah sebagai sapi perahan dan ditelantarkan secara sistematis atas nama pembangunan dan Pancasila. Pada kenyataannya otonomi daerah baru dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh pada era reformasi. Reformasi merupakan masa terang bagi masa depan otonomi daerah. Karena pada masa ini otonomi luas telah dimiliki kembali oleh daerah-daerah.
The government has also been accused by CSOs of not offering enough protection to CSO representatives within the encounter of threats and violence. Throughout the 2017 Universal Periodic Assessment, Indonesia approved four recommendations regarding Di Sini the defense of human rights defenders;