Indonesian police have named a human rights law firm and activist a suspect for alleged incitement and spreading fake information on the internet growing violent protests inside the nation’s restive West Papua location.
DENPASAR – Dalam dunia pengintaian atau penyusupan, dahulu kita mengenal istilah “Telik Sandi”. Istilah ini berasal dari bahasa Indonesia dan dikenal pada zaman kerajaan-kerajaan, di mana Telik Sandi adalah sebutan untuk mata-mata kerajaan yang bertugas mengawasi kerajaan-kerajaan lain.
Formerly throughout this year, there were seven terror assaults and threats confronted by LBH in a variety of offices.
Secara etimologis, otonomi daerah merupakan serapan bahasa asing yaitu berasal dari bahasa Yunani. Vehicle artinya ‘sendiri’ dan namous berarti ‘hukum’. Berarti otonomi daerah adalah kawasan yang memiliki hukum tersendiri. Kemudia pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otonomi daerah adalah diberi pengertian sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah seluas-luasnya merupakan istilah yang sering disuarakan oleh banyak orang terutama para akademisi. Otonomi daerah bukan hal baru bagi Indonesia. Jika melihat catatan sejarah, dapat terlihat perjalanan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah dari masa kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka. Menurut Amrin Banjarnahor (2013), kolonial Belanda memberikan wewenang pada beberapa daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, terutama untuk daerah-daerah jajahan di Pulau Jawa.
Barriers to institution of international foundations, which include demanded “safe” partnership with local foundation.
Permasalahan intelijen di negara Pancasila sekarang adalah ketidakmengertian kelompok kecil masyarakat sipil bahwa perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
Ketika situasi darurat menjadi permanen maka perlu disusun hukum yang memberikan kewenangan ekstra bagi intelijen, untuk mampu menunaikan tugasnya dengan baik.
Period pertama adalah masa intelijen perjuangan sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada periode reformasi intelijen indonesia ini, tujuan utama intelijen adalah untuk memberikan informasi kepada pemerintahan pada masa itu, termasuk Presiden Soekarno, mengenai gerak-gerik penjajah yang berusaha kembali menduduki Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada 1945.
The Library of Congress want to hear from any copyright owners who will be not appropriately recognized on this website to ensure that we may perhaps make the required corrections. In addition, When you are a copyright proprietor or otherwise have special Command in excess of resources presently accessible through this selection and don't want your supplies to generally be out there by means of this Internet site, please let us know. To help make a takedown ask for, remember to Speak to us via this Get hold of type.
We need a transparent legal basis… Can you imagine if pro-ISIS people made a speech in a community occasion just like the Car Totally free Working day and after that declared that The federal government were being infidels and killing them need to be justified?”
Adhering to a string of sectarian rallies during the country’s money together with other provinces, The federal government decided on Monday to ban the tough-line Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) team to the grounds that its activities contradicted the Pancasila state ideology and had develop into a danger to the region’s unity.
The usage of any separatist motion’s symbols, like a flag, is treason As outlined by posts 104-107 of your Felony Code; these posts are actually used from the West Papua Separatist Motion.
At the conclusion of 2020, The federal government dissolved the Nationwide Commission of the Aged as a result of Presidential Decree No twelve/2020 on The premise of performance of government affairs to attain the national development strategic program. CSOs seen the dissolution as even further evidence of diminishing aged persons representation in national development.
In the course of the Dwelling dialogue before the Monthly bill was passed, a variety of legislators questioned some provisions that provide that alms selection and distribution can only be completed by a societal Firm with legal entity status. The legislators reported that the new law will pressure Local community-based mostly alms management teams to prevent their alms assortment and distribution pursuits since they have got no assets or capability to establish a societal Group with authorized entity position.